Top Guidelines Of sistem coretax
Top Guidelines Of sistem coretax
Blog Article
Kesalahan dalam proses pembayaran pajak juga menjadi tantangan bagi wajib pajak yang menggunakan Coretax. Berikut beberapa permasalahan umum yang terjadi:
Coretax juga akan memuat bank specifics atau informasi lengkap tentang rekening bank milik Wajib Pajak.
dalam sistem Coretax juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan info perpajakan. Blockchain
Fitur ini memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak melalui mekanisme saldo deposit pajak.
, wajib pajak dapat masuk ke aplikasi simulator melalui tautan yang tertulis pada email menggunakan username dan password yang diberikan. Merujuk pada simulator coretax yang telah dirilis oleh DJP, terdapat ten menu utama yang dapat diakses oleh wajib pajak melalui portal yakni My Portal
Fitur coretax ini memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan berbagai permohonan atau konsultasi pajak secara on the net
Kewajiban perusahaan sebagai pemberi penghasilan tidak hanya menghitung PPh 21/26 dan memotong slip gaji karyawan, tetapi juga melaporkan SPT Masa setiap bulan. Kini semua pelaporan SPT wajib dilakukan secara on the net
Menjelang pelaksanaan itu, Suryo mengatakan, telah memberikan edukasi dan pelatihan terhadap para wajib pajak tertentu, khususnya pajak kelas kakap atau yang memiliki transaksi pajak besar.
Coretax menyediakan layanan yang lebih mudah diakses, terintegrasi, dan komprehensif. Wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan perpajakan secara daring tanpa harus datang ke kantor pajak.
Selain itu, pemerintah melihat Coretax sebagai alat strategis untuk memperluas foundation pajak melalui pengelolaan info yang lebih baik, memungkinkan identifikasi potensi pajak yang selama ini belum tergarap.
“Penyeragaman ini bertujuan untuk memudahkan tata kelola dan get more info administrasi pembayaran pajak,” imbuh Dwi.
Kesepakatan tersebut dinilai sebagai jalan tengah dari keluhan masyarakat mengenai penerapan Coretax.
Tujuannya dibangun coretax program ini, seperti disebut di dalam Perpres 40/2018 adalah untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien.
Dengan aturan pelaksanaan tersebut, kami harap pemahaman masyarakat terhadap hal-hal yang diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 akan mudah tercapai,” jelas Dwi melalui keterangan resmi yang diterima